BAB I
Pendahuluan
a. Latar belakang
Setelah akhirnya pemerintah Belanda
mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia , selama dekade 1950-an hingga
pertengahan tahun 1965 Indonesia dilanda gejolak politik di dalam negeri dan
beberapa pemberontakan di sejumlah daerah seperti di Sumatera dan Sulawesi.
Akibatnya selama pemerintahan Orde Lama , keadaan perekonomian Indonesia sangat
buruk.
Selain laju pertumbuhan ekonomi yang
menurun terus sejak tahun 1958 , dari tahun ke tahun defisit saldo neraca
pembayaran (BoP) dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
terus membesar. Selain itu selama periode Orde Lama , kegiatan produksi di
sekitar sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat
yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur
pendukung , baik fisik maupun non-fisik seperti pendanaan dari bank. Rendahnya
volume produksi dari sisi suplai dan tingginya permintaan akibat terlalu banyaknya
uang beredar di masyarakat.
BAB II
Pembahasan
A.
Sejarah
perekonomian Indonesia masa orde lama (1945-1966)
Pada awal kemerdekaan, pembangunan
ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi
nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi
barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangit ingkat
ketergantungan kepada Negara lain.[1]
Masa orde lama
dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia merdeka. Pada saat itu,keadaan
ekonomi Indonesia mengalami stagflasi (artinya stagnasi produksi atau kegiatan produksi
terhenti pada tingkat inflasi yang tinggi). Indonesia pernah mengalami sistem
politik yang demokratis yakni pada periode 1949 sampai 1956. Pada tahun
tersebut, terjadi konflik politik yang berkepanjangan dimana rata-rata umur
kabinet hanya dua tahun sehingga pemerintah yang berkuasa tidak
fokus memikirkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yangterjadi pada saat itu.
Selama periode 1950an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan jaman
kolonial, struktur ini disebut dual society dimana struktur dualisme menerapkan
diskriminasi dalam setiap
kebijakannya baik yang langsung maupun tidak langsung.Keadaan ekonomi Indonesia menjadi bertambah buruk dibandingkan pada masa
penjajahanBelanda.
B.
Keadaan erekonomi pada mas aorde
lama
Sejak tahun 1955, pembangunan
ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan
keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan
ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil
untuk mendukung proyek besar tersebut. Rencana ini mencakup sektor-sektor
penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun
sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau
dapat dikatakan gagal karena beberapa
sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya
tenaga ahli.
Perekonomian Indonesia pada masa ini
mengalami penurunan atau memburuk. Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang
bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumnbuhan ekonomi melainkan berupa
pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek
mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat
dari rezim yang berkuasa. Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya
hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam
pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.
Setahun
setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada tahun 1950,
obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini menandai
mulai aktifnya kembali pasar modal Indonesia.
Didahului
dengan diterbitkannya Undang-undang Darurat No. 13 tanggal 1 September 1951,
yang kelak ditetapkankan sebagai Undang-undang No. 15 tahun 1952 tentang Bursa,
pemerintah RI membuka kembali Bursa Efek di Jakarta pada tanggal 31 Juni 1952,
setelah terhenti selama 12 tahun. Adapun penyelenggaraannya diserahkan kepada
Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang terdiri dari 3 bank
negara dan beberapa makelar Efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai
penasihat.
Sejak
itu Bursa Efek berkembang dengan pesat, meskipun Efek yang diperdagangkan
adalah Efek yang dikeluarkan sebelum Perang Dunia II. Aktivitas ini semakin
meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman obligasi
berturut-turut pada tahun 1954, 1955, dan 1956. Para pembeli obligasi banyak
warga negara Belanda, baik perorangan maupun badan hukum. Semua anggota
diperbolehkan melakukan transaksi abitrase dengan luar negeri terutama dengan
Amsterdam.
Namun
keadaan ini hanya berlangsung sampai pada tahun 1958, karena mulai saat itu
terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di Bursa. Hal ini diakibatkan
politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda sehingga
mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga negara
Belanda meninggalkan Indonesia.
Perkembangan
tersebut makin parah sejalan dengan memburuknya hubungan Republik Indonesia
dengan Belanda mengenai sengketa Irian Jaya dan memuncaknya aksi
pengambil-alihan semua perusahaan Belanda di Indonesia, sesuai dengan
Undang-undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958.
Tingkat inflasi pada waktu itu yang cukup
tinggi ketika itu, yakni mencapai lebih dari 300%, makin menggoncang dan
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pasar uang dan pasar modal, juga
terhadap mata uang rupiah yang mencapai puncaknya pada tahun 1996.
Penurunan
ini mengakibatkan nilai nominal saham dan obligasi menjadi rendah, sehingga
tidak menarik lagi bagi investor. Hal ini merupakan pasang surut Pasar Modal
Indonesia pada zaman Orde Lama.
C.
Tokoh
dan Kbinet-kabinet pada masa orde lama
Berikuti
ini adalah tokoh – tokoh Negara yang berperan dalam perekonomian di Indonesia
selama masa orde lama, antara lain :
1. Kabinet wilipo : Untuk pertama
kalinya memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor,
malakukan “rasionalisasi” angkatan bersenjata melalui medernisasi dan pengurang
jumlah personil, dan pengiritan pengeluaran pemerintah
2. Kabinet ampera :
3. Kabinet hatta : reformasi moneter
melalui devaluasi mata uang nasional yang pada saat itu masih gulden dan
pemotongan uang sebesar 50% atas semua uang kertas yang beredar pada bulan
Maret 1950 yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank yang bernilai nominal lebih
dari 2,50 gulden Indonesia
4. Kabinet Sukiman : Nasionalisasi De
Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) dan penghapusan system kurs berganda
5. Kabinet juanda : Pada masa Kabinet
Djuanda : dilakukan pengambilan (nasionalisasi) perusahaan-perusahaan Belanda.[2]
6. Kabinet Natsir : untuk pertama
kalinya dirumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi, yang disebut Rencana
Urgensi Perekonomian (RUP)[3]
7. Pemilu 1995
D.
Konsep
dan istem ekonomi pada masa orde lama
Selama masa orde lama, berbagai
sistem ekonomi telah mewarnai perekonomian Indonesia, antara lain :
1.
Sistem
ekonomi Pancasila & Ekonomi Demokrasi : Awal Berdirinya RI
2.
Liberalisme
: Awal 1950an1957an
3.
Sistem
Etatisme[4]
: Awal 1958an – orde baru
Selama
masa tersebut, telah dibentuk beberapa program dan rencana perekonomian guna
meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia. Diantara program – program
tersebut adalah :
a.
Program
Banteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha pribumi
b.
Program
/ Sumitro Plan tahun 1951
c.
Rencana
Lima Tahun Pertama, tahun 1955 -1960
d.
Rencana
Delapan Tahun
Namun
demikian kesemua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang
berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan
adalah :
Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang
relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian
keputusan-keputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah
politik, dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada
masa-masa ini kepentingan politik tampak lebih dominan, seperti mengembalikan
negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha mengembalikan Irian Barat, menumpas
pemberontakan di daerah-daerah, dan masalah politik sejenisnya. Akibat lanjut
dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk
kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan untuk keperluan perang atau
militer.[5]
BAB III
Penutup
A.
Kesimpulan
Masa orde lama
dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia merdeka, Sejak tahun 1955, pembangunan
ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan
keluarnya kebijakan.
Setahun
setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada tahun 1950,
obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini menandai
mulai aktifnya kembali pasar modal Indonesia.
Daftar pustaka
·
Thee Kian Wie (editor).
Pelaku Berkisah, Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an, PT. Kompas Gramedia
Utama, Jakarta. Hlm. 106-107
·
Prof.Dr.Tulus T.H.
Tambunan , Kajian Teoretis dan Analisis Empiris , Galia Indonesia : Jakarta.
[2]Thee Kian Wie (editor). Pelaku Berkisah, Ekonomi Indonesia 1950-an
sampai 1990-an, PT. Kompas Gramedia Utama, Jakarta. Hlm. 106-107
[4]Etatisme
adalah suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat
segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang menggerakkan seluruh elemen politik
dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan
instrumen kekuasaan.
[5]Prof.Dr.Tulus T.H. Tambunan , Kajian Teoretis dan Analisis Empiris
, Galia Indonesia : Jakarta.
